Suarakito.com

Muaro Jambi - Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Fraksi Gerindra Ir. Hj. Ade Erma Suryani, ST., SM., MM., CSEM., CPSP., CLMA melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu 4 Juni 2026. Kunjungan kerja ini fokus membahas mekanisme pengeluaran kas dalam sistem akuntansi untuk membiayai operasional Sekretariat DPRD.  “Setiap daerah pasti punya sistem dan aturan tersendiri dalam mengelola keuangan, termasuk kas operasional. Dengan belajar ke DPRD Sumbar, kami dapat masukan teknis biar pengelolaan di Muaro Jambi makin tertib, transparan, dan sesuai aturan,” ujar Ade Erma. Ia menambahkan, pembahasan teknis seperti ini penting untuk memperkuat fungsi penunjang DPRD. Sekretariat DPRD yang administrasinya rapi, akan memudahkan anggota dewan menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Tujuannya satu, biar roda kerja DPRD Muaro Jambi jalan lancar. Kalau sistem kas dan akuntansinya kuat, pelayanan ke masyarakat juga ikut baik,” tegasnya. Hasil konsulta...

Muaro Jambi – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi dari Fraksi Partai Gerindra, Ir. Hj. Ade Erma Suryani, ST., SM., MM., CSEM., CPSP., CLMA, mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola kelembagaan serta penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Ade Erma menilai bahwa setiap organisasi maupun program strategis nasional memerlukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan guna memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. “Evaluasi merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan. Setiap program besar yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat membutuhkan pengawasan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Karena itu, pergantian pimpinan harus dipandang sebagai langkah positif untuk mem...

Muaro Jambi - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Kasnadi, mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang melakukan evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Kasnadi, program strategis nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo tersebut harus didukung oleh sistem manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai keberhasilan Program MBG sangat menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. "Program MBG merupakan investasi besar negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, tata kelolanya harus terus diperkuat agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Kasnadi. Ia menambahkan bahwa evaluasi merupakan hal yang wajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap ...

Muaro Jambi - Komisi III DPRD Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Kunjungan ini fokus sharing informasi terkait fungsi pengawasan DPRD terhadap program dan kegiatan perangkat daerah mitra kerja komisi III. Rombongan Komisi III Dharmasraya disambut jajaran DPRD Muaro Jambi di ruang rapat. Ketua DPRD, diskusi praktik baik pengawasan, mekanisme sidak, hingga strategi mendorong OPD lebih akuntabel. “Kunjungan ini penting buat kami. Setiap daerah punya cara dan tantangan berbeda dalam mengawasi program pemerintah. Dengan sharing seperti ini, kami bisa ambil ilmu baik dari DPRD Muaro Jambi untuk diterapkan di Dharmasraya,” ujar Ketua Komisi III DPRD Dharmasraya saat pertemuan. DPRD Muaro Jambi juga memaparkan pengalaman pengawasan di lapangan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, sampai pendidikan. Tujuannya biar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD makin tajam. Kunjungan kerja ini tindak lanjut Surat Tugas Sekretariat DPRD Dharmasr...

  Muaro Jambi - Ketua DPRD Muarojambi Aidi Hata mendampingi Bupati menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan RI di Jambi Selasa pagi (2/6).  “LHP BPK itu cermin, bukan vonis. Kalau ada debu di cermin, tugas kita bersihkan bersama. DPRD Muaro Jambi siap jadi sapunya,” kata Aidi Hatta usai menerima laporan dari Kepala BPK Jambi Muhamad Toha Arafat. Aidi Hatta menambahkan, warga  tidak peduli opini WTP atau WDP. Yang mereka tanya, jalan mulus, puskesmas ada obat, sekolah tidak bocor. Karena itu Ketua kata Ketua DPRD, dewan berkomitmen kawal rekomendasi BPK. ''Bedah APBD – Setiap rupiah dibedah ulang. Yang jadi catatan BPK, dipastikan tidak terulang di APBD Perubahan. Turun Lapangan – Komisi DPRD tidak lagi “sidang di AC”. Aidi Hatta minta anggota turun cek proyek, tanya warga Sungai Gelam sampai Kumpeh Ulu.  Satu Komando dengan Eksekutif – Ia duduk satu meja dengan Bupati Dr. Bambang Bayu bukan untuk foto, tapi cari solusi,'' ujarnya  "Kalau eksek...