Waka DPRD Muaro Jambi Buka Suara soal Temuan BPK Perjalanan Dinas: Benturan Regulasi, Dana Sudah Dikembalikan.
Muaro Jambi – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menemui langsung massa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan. Di hadapan para mahasiswa, wakil ketua DPRD menjelaskan bahwa permasalahan tersebut dipicu oleh perbedaan acuan regulasi, bukan kegiatan fiktif, serta seluruh kelebihan pembayaran telah dikembalikan ke kas daerah. Dalam penjelasannya, pihak DPRD Muaro Jambi meluruskan sejumlah poin utama guna menjawab kekhawatiran mahasiswa. Benturan Acuan Regulasi, Pelaksanaan sewa atau rental kendaraan untuk kunjungan kerja selama ini mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) lokal yang juga menerapkan skema dari pimpinan periode sebelumnya. Namun, BPK melakukan audit berpatokan pada Peraturan Menteri (Permen) pusat yang membatasi komponen sewa mobil dalam perjalanan dinas. Bukan SPPD Fiktif, Agenda kunjungan kerja pimpinan...